Ketua Pansus RUU Desa ke Sumbar, Ahmad Muqowam (F-PPP) mengatakan, Pada kunjungan kali ini, tim pansus agendanya akan melakukan pertemuan dan diskusi dengan Gubernur beserta jajarannya, DPRD provinsi, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM, DPRD Kabupaten/Kota, Walikota dan Bupati, serta perangkat desa se provinsi Sumatera Barat.
Selain itu, tim pansus juga direncanakan akan melakukan pertemuan dengan kalangan akademisi di Sumatera Barat, di antaranya dengan rektor dan dosen Universitas Andalas, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya di Sumatera Barat.
Dalam rapat kerja dengan pansus RUU Desa di DPR belum lama ini, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, dalam proses penyusunan draf RUU ini, pemerintah telah berusaha mengakomodasi masukan-masukan dan pendapat yang telah diberikan berbagai kalangan masyarakat berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang berkembang di desa.
“UU tentang desa ini diharapkan dapat mewadahi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai dengan perkembangan dan dapat menguatkan identitas lokal berdasarkan sosial budaya masyarakat setempat,” ujar Mendagri.
Anggota Pansus RUU Desa DPR, Hermanto (F-PKS) mengatakan, RUU ini harus dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat, dan hadirnya tata kelola desa yang baik, transparan dan akuntabel. Selain itu, menurut Hermanto, RUU Desa perlu meletakkan posisi desa dengan sebutan lain secara tepat, misalnya nagari di Sumatera Barat, diganti menjadi joron, dengan tetap menjaga orisinilitas Nagari sebagai pemerintahan adat.
Lebih lanjut langgota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini menekankan, RUU desa harus memberikan dorongan bagi masyarakat desa untuk tumbuh, berdaya, dan mengembangkan potensi sumberdaya lokal yang ada di pedesaan.
Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Desa ke Sumatera Barat terdiri atas, Ketua Tim, H. Ahmad Muqowam (F-PPP), dengan anggota : Budiman Sudjatmiko (F-PDIP), H. Darizal Basir (F-PD), H. Abdul Wahab Dalimunthe (F-PD), Nurul Arifin (F-PG), Nursuhud (F-PDIP), Theodorus Jacob Koekerits (F-PDIP), Hermanto (F-PKS), H. Rusli Ridwan (F-PAN), Abdul Malik Haramain (F-PKB). (Yud.Tvp)
Sumber : DPR-RI
